Sejarah Penderitaan di Balik Bendungan Argoguruh

Sumber Dokumentasi Kementerian PU

Bendungan Argoguruh, yang kokoh membendung aliran Sungai Way Sekampung sejak 1935, sering kali dikenang sebagai mahakarya rekayasa hidrolik kolonial dan tumpuan lahirnya Kota Metro. Namun, di balik narasi kemajuan teknologi dan keberhasilan agraris, fondasi bendungan ini dibangun di atas penderitaan, keringat, dan nyawa ribuan kolonis Jawa yang tak tercatat. Sejarah Argoguruh sejatinya adalah kronik tentang eksploitasi tenaga kerja, perjuangan melawan alam dengan alat-alat primitif, dan ancaman wabah penyakit mematikan yang dihadapi oleh para pionir di tanah harapan. Pembangunan ini bukanlah proyek gotong royong yang mulia, melainkan sebuah monumen yang merepresentasikan biaya manusia yang tersembunyi di balik ambisi efisiensi kolonial.

Inti dari penderitaan para kolonis terletak pada sistem kerja wajib (verplichte diensten) yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setiap kepala keluarga yang menerima jatah tanah di Kolonisasi Sukadana secara otomatis terikat kewajiban untuk menyumbangkan tenaganya dalam pembangunan bendungan dan jaringan irigasi (Amboro, 2021). Kewajiban ini bukanlah pilihan, melainkan prasyarat mutlak untuk mendapatkan hak atas tanah, sebuah bentuk kerja paksa yang terlembagakan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa para kolonis diwajibkan bekerja selama dua hari dalam satu minggu untuk proyek irigasi (Amboro, 2021).

Sistem ini menjebak mereka dalam "beban ganda" yang luar biasa berat. Di satu sisi, mereka harus memenuhi tuntutan kerja tanpa upah dari negara. Di sisi lain, mereka harus berjuang untuk kelangsungan hidup keluarga mereka sendiri—membuka hutan belantara, membersihkan sisa-sisa tunggul pohon, membangun gubuk sederhana, dan menanam tanaman pangan awal untuk bertahan hidup sebelum sawah siap digarap (Amboro, 2021).  

Penderitaan fisik ini diperparah oleh keterbatasan teknologi yang ekstrem. Proyek raksasa ini hampir seluruhnya bergantung pada kekuatan otot manusia. Foto-foto dari arsip kolonial memperlihatkan barisan manusia yang bekerja dengan peralatan yang sangat sederhana, seperti cangkul, linggis, dan tembilang (Amboro, 2021). Satu-satunya teknologi maju yang tercatat adalah penggunaan "alat pemecah batu buatan Inggris" (Antara News, 2024).

Fakta ini menyingkap kalkulasi dingin pemerintah kolonial: investasi modal pada mesin hanya dilakukan untuk tugas yang mustahil dikerjakan manusia, sementara untuk semua pekerjaan lainnya, tenaga kerja "gratis" dari para kolonis dianggap sebagai sumber daya yang melimpah dan dapat dieksploitasi tanpa batas. Tubuh mereka, bukan mesin, yang menjadi alat utama untuk menggali puluhan kilometer kanal dan mendirikan bendungan.  

Di tengah kerja paksa dan kondisi yang serba terbatas, musuh tak terlihat menjadi ancaman yang paling mematikan. Proses pembukaan hutan dan pembangunan saluran irigasi secara masif menciptakan genangan-genangan air yang menjadi surga bagi nyamuk Anopheles, vektor penyebar malaria (Kemkes, 2017). Akibatnya, wilayah Kolonisasi Sukadana dengan cepat menjadi zona endemis, dan wabah malaria dilaporkan sulit untuk dikendalikan (Annisa, 2022). Bagi para kolonis yang baru datang dari Jawa dan tidak memiliki imunitas, penyakit ini menjadi ancaman eksistensial. Wabah lain seperti disentri dan kolera juga merajalela, merenggut banyak nyawa di pemukiman-pemukiman awal yang kumuh (Fahira & Setiawati, 2022).  

Pemerintah kolonial bukannya abai terhadap krisis kesehatan ini, tapi respons mereka lebih didasari oleh pragmatisme eksploitatif daripada kemanusiaan. Menyadari bahwa wabah yang tak terkendali dapat melumpuhkan tenaga kerja dan menggagalkan seluruh proyek, mereka mendirikan fasilitas kesehatan. Pada tahun 1941, tercatat telah ada dua orang dokter di Metro, beserta 13 mantri, 80 "pembagi kinine" (petugas distributor kina), dan beberapa klinik, termasuk yang dijalankan oleh Misi Katolik (Annisa, 2022; Fahira & Setiawati, 2022). 

Namun, layanan kesehatan ini dapat diinterpretasikan sebagai modus untuk "memelihara" aset utama proyek: tubuh para pekerja. Tujuannya bukan untuk menyejahterakan para kolonis sebagai individu, melainkan untuk memastikan agar angkatan kerja secara kolektif tetap fungsional dan dapat terus membangun bendungan serta mengolah sawah. Kesehatan publik menjadi prasyarat bagi kelangsungan eksploitasi, sebuah kalkulasi dingin di mana nyawa dihargai sejauh ia masih dapat berkontribusi pada keberhasilan proyek negara. Pada akhirnya, di balik kemegahan Bendungan Argoguruh, tersimpan memori penderitaan yang mendalam—sebuah warisan yang mengingatkan bahwa kemajuan yang dipaksakan sering kali menuntut harga yang sangat mahal dari mereka yang paling rentan. (*)